Wednesday, September 3, 2008

Sebaiknya Daerah Kirim TKI Langsung ke Tujuan

PURWOKERTO- Jika memungkinkan lebih baik pemberangkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari daerah langsung ke negara tujuan, tak lewat Jakarta. Cara itu memperpendek jalur perjalanan mereka ke tempat kerja.

Biaya perjalanan lebih kecil dan keluarga yang ditinggalkan lebih mudah melacak keberadaan mereka. Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota perlu berupaya agar mekanisme itu terlaksana.

Itulah pendapat Ketua Komisi D DPRD dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Banyumas Akhmad Iksan, kemarin. Selama ini TKI dari daerah dikirim dulu ke perusahaan di Jakarta. Di tempat penampungan mereka mengikuti pelatihan. Setelah itu baru diberangkatkan ke negara tujuan.

Biaya hidup selama di penampungan cukup tinggi di kemudian hari dibebankan ke TKI setelah bekerja. ''Akhirnya uang jerih payah di negeri orang berkurang banyak di perjalanan.''

Diklat

Agar bisa mengirim TKI langsung ke luar negeri, di daerah perlu ada PJTKI berizin. Perusahaan itu harus juga memiliki hubungan langsung dengan agen penyalur tenaga kerja di negara tujuan.

Bila mekanisme itu bisa dilaksanakan, kata dia, pemerintah daerah harus mengimbangi dengan upaya khusus. Misalnya, mendirikan lembaga pendidikan dan latihan bagi calon TKI.

Mereka diberi keterampilan sesuai dengan bidang kerja yang dituju. Misalnya, bidang perkebunan, industri, dan pembantu rumah tangga. ''Lembaga pendidikan dan latihan itu juga harus dikelola secara profesional.''

Bila upaya itu terlaksana, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan agen TKI di luar negeri. Agen di negara tujuan diundang untuk melihat bagaimana para calon pekerja dilatih.

Dengan upaya itu kepercayaan agen luar negeri terhadap TKI tumbuh. Itu meningkatkan daya tawar TKI dan akhirnya mereka mendapatkan kesejahteraan lebih baik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suyatno mengatakan, menurut peraturan mekanisme yang diinginkan Iksan sangat mungkin dilaksanakan asal ada PJTKI yang mau berkantor pusat di daerah. Persoalannya, syarat mendirikan PJTKI sangat berat seperti diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004.

Syaratnya adalah izin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berbadan hukum PT, memiliki modal disetor tercantum dalam aktiva minimal Rp 3 miliar, deposito di bank minimal Rp 500 juta, dan memiliki tempat pelatihan. Saat ini semua PJTKI berpusat di Jakarta, sedangkan di daerah hanya cabang. ''Di Banyumas ada sembilan PJTKI. Semua cabang.''

Pemerintah daerah bisa melatih para calon TKI. Namun istilahnya hanya sampai setengah jadi. Sebab, mereka harus tetap dilatih PJTKI sebelum diberangkatkan. (bd-86)http://www.suaramerdeka.com/harian/0502/16/ban09.htm

No comments: