Penampungan Milik PJTKI Diteliti Ulang

Jakarta, Kompas - Seluruh penampungan dan balai latihan kerja (BLK) milik perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) akan diteliti ulang. Penelitian itu untuk melihat kapasitas dan fasilitas sarana dalam rangka penerapan kendali alokasi atau kuota penempatan TKI sektor informal ke kawasan Asia Pasifik. Demikian dikemukakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Jacob Nuwa Wea di Depnakertrans, Kamis (9/1). "Memang sudah ada tim dari Depnakertrans yang meneliti sarana tersebut, terutama di Jawa Timur dan DKI Jakarta. Namun, sebelum kebijakan kendali alokasi diputuskan, saya akan buat tim baru yang melibatkan wartawan untuk meninjau seluruh penampungan dan BLK yang ada," katanya. Seperti diwartakan, sesuai Kepmennakertrans Nomor 104 A Tahun 2002, penempatan TKI informal ke kawasan Asia Pasifik akan dibatasi, baik jumlah maupun negara tujuan bagi masing-masing PJTKI. Kendali alokasi bermaksud meningkatkan posisi tawar TKI di luar negeri, sekaligus mengikis penempatan TKI secara jor-joran. Penempatan TKI sangat tergantung kapasitas penampungan dan kemampuan BLK masing-masing PJTKI. Menurut Mennakertrans, penelitian ulang penampungan dan BLK milik PJTKI tidak semata-mata untuk keperluan kendali alokasi, tetapi justru sebagai dasar penerapan kendali alokasi, dan juga berkaitan dengan penerbitan surat izin usaha penempatan (SIUP) baru. "Sebelum SIUP baru diterbitkan, segala syarat pendirian PJTKI harus sesuai dengan yang diatur dalam Kepmennakertrans Nomor 104 A Tahun 2002. Artinya, setiap PJTKI harus memiliki penampungan yang layak dan BLK, tanpa memenuhi syarat tersebut, SIUP tidak akan terbit," katanya. Penerbitan SIUP baru salah satu upaya membenahi sistem rekrutmen, penempatan, dan pemulangan TKI ke Tanah Air. Pembenahan terus dilakukan karena per-TKI-an di negeri ini terus bermasalah. "Pokoknya, PJTKI yang selama ini hanya mengandalkan SIUP tanpa memiliki penampungan dan BLK tidak bisa beroperasi. Apalagi terlalu banyak PJTKI di negeri ini," kata Nuwa Wea, yang selama tahun 2002 telah mencabut 31 SIUP PJTKI. Pencabutan dilakukan karena pemilik usaha terbukti melanggar Kepmennakertrans No 104 A/2002, khususnya menyangkut pengurusan dokumen dan perjanjian kerja. Ketua Himpunan Peng-usaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani menilai, dengan diterapkannya kendali alokasi, akan berdampak positif bagi pihak terkait, seperti poliklinik, asuransi, dan Depnakertrans. PJTKI pun akan lebih memperhatikan kualitas TKI, sehingga poliklinik tidak sekadar menjual blangko kesehatan karena calon TKI benar-benar dikontrol. "Mendatang, TKI yang ditempatkan ke luar negeri benar-benar sehat," ujarnya. Himsataki, kata dia, juga mengusulkan deposito jaminan asuransi perlindungan TKI dinaikkan menjadi Rp 1 milyar. Dengan harapan, jika pihak asuransi kesulitan membayar klaim, Depnakertrans mempunyai hak untuk mencairkan deposito tersebut. (ETA)